Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentan Perbankan Syariah lembaga perbankan yang dalam pelaksanan operasionalnya senantiasa menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana digariskan dalam hukum ekonomi Islam. Include di dalamnya hal-hal yang berkaitan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Oleh sebab itu, menjalankan bisnis perbankan syariah bukan hanya profit oriented, melainkan juga disertai dengan mencari keridhaan Allah SWT.

Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengatur adanya penambahan wewenang bagi Pengadilan Agama yang menjadi kompetisi absolut untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi bank syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur hal ihwal lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada perbankan syariah. Buku ini memberikan informasi berharga tentang kedudukan hukum berbagai pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dan solusi alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. -Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.

Secara subtansi, buku ini mengupas secara tuntas menegenai fiqh perbankan sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan dan terdapat di dalam buku pedoman perkuliahan Fakultas Syariah dan Hukum. Materi yang diuraikan dimulai dari pengertian fiqh perbankan, macam-macam akad bank syariah, dan berbagai solusi penyelesaian sengketa perbankan syariah.